Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijaya, saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Majelis Rektor Indonesia di Gedung DPR RI, Kamis (27/2/2025). Foto: Mentari/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijaya, mengingatkan agar Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) tidak mengurangi anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Sebab, hal tersebut dikhawatirkan dapat berdampak pada kenaikan biaya kuliah dan mengganggu kegiatan belajar mengajar di kampus.

“Anggarannya dipotong di tengah keputusan efisiensi anggaran. Namun, tadi disampaikan oleh Majelis Rektor Perguruan Tinggi Indonesia bahwa anggaran tersebut diblokir sehingga tidak bisa digunakan. Jika seperti ini, bagaimana kepastiannya agar anggaran BOPTN dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa mengganggu kegiatan belajar mengajar?” ungkapnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Majelis Rektor Indonesia di Gedung DPR RI, Kamis (27/2/2025).

Ia meminta Mendikti Saintek memastikan anggaran pendidikan tinggi tetap terjaga, terutama dalam mendukung operasional perguruan tinggi dan kesejahteraan tenaga pendidik.

My Esti menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan setiap catatan terkait anggaran telah ditindaklanjuti, termasuk tunjangan kinerja dosen. “Yang aman sebenarnya adalah pemblokiran anggaran BOPTN sebesar 10 hingga 20 persen agar kegiatan perkuliahan tetap terjaga,” imbuhnya.

Selain itu, ia mendorong perguruan tinggi untuk mengoptimalkan aset dan pengelolaan unit bisnis dalam upaya meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Hal ini bertujuan agar perguruan tinggi dapat mengelola anggaran dengan lebih mandiri serta mencari sumber pendapatan lain, sehingga tidak hanya bergantung pada uang kuliah mahasiswa.

“Intinya, setiap perguruan tinggi memang harus mengoptimalkan berapa pun BOPTN yang mereka dapatkan,” pungkasnya. (tn/aha)